Jakarta, 6 Februari 2026 – Penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan belakangan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga mengaku kaget ketika mendapati kartu BPJS mereka tidak lagi aktif saat hendak digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan.
BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang menjadi tumpuan jutaan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, muncul laporan dari berbagai daerah mengenai status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif.
Dampak di Lapangan
- Pasien ditolak layanan: Sejumlah pasien mengaku tidak bisa menggunakan kartu BPJS saat berobat, sehingga harus membayar biaya medis secara mandiri.
- Kebingungan administrasi: Banyak warga tidak mengetahui alasan penonaktifan, apakah karena tunggakan iuran, kesalahan data, atau kebijakan baru.
- Keresahan sosial: Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada BPJS.
Respons Masyarakat
Keluhan pun ramai disuarakan melalui media sosial dan forum warga. Beberapa organisasi masyarakat menilai bahwa penonaktifan mendadak tanpa sosialisasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program jaminan kesehatan nasional.
Tanggapan Resmi
Pihak BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penonaktifan biasanya terjadi akibat tunggakan iuran atau ketidaksesuaian data kepesertaan. Namun, mereka juga berjanji akan memperbaiki sistem informasi agar masyarakat lebih mudah mengetahui status kepesertaan dan cara mengaktifkannya kembali.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi antara penyelenggara program dengan masyarakat. Tanpa penjelasan yang jelas, keresahan publik bisa semakin meluas dan mengganggu kepercayaan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
